kepanduan pks
Cetak

Berikut ini adalah norma dalam berjamaah. Tidak selalu norma dalam sebuah jamaah tertulis dalam AD/ART organisasi. Dan apa yang dilakukan qiyadah terkait dinamika berorganisi adalah boleh meski tidak tertuang dalam AD/ART.

Jika tidak dapat menerima kebijakan yang diterbitkan oleh qiyadah sebaiknya bersikap diam. Namun jika sudah tidak sevisi baiknya mundur bukan membuat narasi ajakan melawan qiyadah hanya karena ia hebat dlm AD/ART.

Bismillah

1. Fiqh, secara bahasa, berarti memahami. Seperti dalam ayat QS. Hud: 91 ketika Allah berbicara tentang kaum Syuaib.

2. Sedangkan menurut orang Arab, fiqh dimaknai sebagai pemahaman dan ilmu. 

3. Adapun pada kurun generasi pertama, fiqh adalah ilmu agama itu sendiri.

4. Orang yang faqih adalah orang yang memiliki ilmu yang mendalam dalam agamanya yang diambil dari dalil-dalil dan ia mampu menyimpulkan menjadi hukum-hukum agama.

5. Karena itu fiqh mencakup akidah, ibadah, muamalah, dll.

6. Fiqh diciptakan untuk menjaga maqashid syariah yang lima, yaitu menjaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

7. Objek pembahasan fiqh mencakup dua bidang: ibadah dan muamalah. Masing-masing bidang memiliki kaidah-kaidah yang menyertainya.

8. Bidang ibadah bersifat tauqifi atau “ghairu ma’qulatil ma’na” (sesuatu yang tujuannya tidak bisa dinalar).

9. Kaidah yang menyertai dalam bidang ibadah adalah “hukum asli dalam ibadah itu haram hingga ada dalil yang memerintahkan.”

10. Adapun dalam bidang muamalah bertujuan untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar sesama manusia. Dan tujuannya bersifat “ma’qulatil ma’na” (bisa diketahui dengan akal dan logika).

11. Fiqh muamalah mencakup tujuh pembahasan, yaitu: ahwal syakhsiyyah, ahkam madaniyah, ahkam jinaiyah, ahkam murafaat, ahkam dusturiyah, ahkam dauliyah, dan ahkam iqtishadiyah wal maaliyah; atau mencakup urusan keluarga, masyarakat umat, negara, hukum, dan hubungan luar negeri.

12. Dan kaidah yang menyertai dalam fiqh muamalah adalah “al-aslu fil mu’amalah ibahah” (hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh) hingga ada dalil yang melarang.

13. Dalam kaitannya dengan ijtihad seorang qiyadah dalam organisasi atau jamaah, maka ia pun diikat dengan kaidah fiqh muamalah tersebut.

14. Maknanya apapun yang dilakukan oleh qiyadah bersifat ibahah (boleh) hingga terikat dengan dalil yang tegas yang mengharamkan atas apa yang dilakukan oleh qiyadah tersebut.

15. Hal ini dipertegas oleh hadits, “Tidak boleh taat kepada seseorang dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya taat itu dalam perbuatan yang baik.” (HR. Bukhari-Muslim)

16. Atau hadits “Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.” (HR. Ahmad)

17. Jadi batasan ketidak-taatan kepada qiyadah adalah jika qiyadah jelas-jelas telah mengajak jundiyah bermaksiat kepada Allah secara tegas dan bukan interpretable. Karena ajakan bermaksiat merupakan ranah ajakan kepada dosa dan bukan dalam hal perbedaan ijtihad dakwah.

18. Selama ia adalah ajakan dalam ijtihad dakwah dan dinamika berjamaah untuk kemaslahatan umum, dan bukan perkara maksiat, maka ia bisa diamalkan dan jundiyah wajib memberikan ketaatan kepadanya.

19. Hasan Al-Banna menegaskan dalam Prinsip Ke 5 terkait ilustrasi ini, “Pendapat imam atau wakilnya tentang sesuatu yang tidak ada teks hukumnya, tentang sesuatu yang mengandung ragam interpretasi, dan tentang sesuatu yang membawa kemaslahatan umum, bisa diamalkan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum syariat. Ia mungkin berubah seiring dengan perubahan situasi, kondisi, dan tradisi setempat. Yang prinsip, ibadah itu diamalkan dengan kepasrahan total tanpa mempertimbangkan makna. Sedangkan dalam urusan selain ibadah, maka harus mempertimbangkan maksud dan tujuannya.”

20. Sementara Abdullah bin Qasim Al-Wasyli ketika memberikan syarah terhadap Prinsip ke 5 dalam Ushul Isyirin tersebut mengatakan, “Adapun pendapat qiyadah daan wakilnya dalam hal-hal ya

21. Karena itu setiap dinamika berjamaah atau ijtihad pemimpin (ru’yatul qiyadah) harus dimaknai dalam konteks ini. Dan pemimpin berhak melakukan apapun dalam konteks ini, selama ia bukan perkara tegas kemaksiatan.

22. Misal dalam konteks syura (musyawarah), dan ia bukan perkara maksiat kepada Allah, maka qiyadah berhak melakukan syura terbatas seperti dalam kisah Perang Badar, atau syura umum seperti dalam kisah Perang Uhud, atau tanpa syura sekalipun seperti dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah.

23. Dalam konteks ijtihad dakwah, dan ia bukan perkara maksiat, qiyadah berhak melakukan ijtihad baik hasilnya benar atau salah. Karena dalam ijtihad, benar salah, tetap berpahala.

24. Dalam konteks organisasi atau jamaah, maka qiyadah berhak mereshuffle struktur, merotasi, hingga memecat jundiyah karena ia perkara ibahah (sesuatu yang diperbolehkan) dan ia jelas bukan perkara maksiat kepada Allah secara tegas atau qath’i. Dan ini bagian dari dinamika berorganisasi.

25. Karena tidak semua dinamika adalah perkara kemaksiatan. Seringnya dinamika itu adalah perkara ijtihad dakwah dan berorganisasi.

26. Begitulah posisi qiyadah dalam jamaah atau organisasi yang diikat dengan kaidah fiqh muamalah.

Wallahu a’lam

Referensi:

  1. Fiqh dan Syariah, Ahmad Sarwat.
  2. 7 Kaidah Utama Fiqh Muamalah, Yusuf Qardhawi.
  3. Taat Kami Kepada Qiyadah Tak Pernah Goyah, Ali Abdul Halim Mahmud.
  4. Majmuatur Rasail, Hasan Al-Banna.
  5. Syarah Ushul Isyirin, Abdullah bin Qasim Al-Wasyli.

Cetak

Tulis Komentar

Tinggalkan Balasan