Jokowi Diambang Kekalahan

Link Banner

Banyak orang seperti Pak SBY dan penulis sendiri merasakan aura kekalahan Jokowi di Pilpres 2019 ini. Ada apa ya? Coba kita lihat beberapa hal yang terkait aura mencemaskan Jokowi seperti berikut ini.

Penulis terkejut melihat foto tiga orang ASN (Jaksa?) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berfoto dengan santai dan sumringah dengan musisi nasional kondang Ahmad Dhani. Musi Ahmad Dhani ini selain terpidana kasus pelanggaran UU IT juga Caleg DPR RI Partai Gerindra. Ini jelas-jelas melanggar ketentuan yang secara eksplisit melarang ASN berfoto dengan Caleg 2019.



Jaksa Agung M. Prasetyo mengecam keras tindakan tiga jaksa di Jatim tersebut. Namun, tidak secara tegas menyatakan akan memberikan sanksi. Bawaslu bahkan lebih longgar lagi. Komisioner Bawaslu, F.E. Surgar hanya menyatakan “Sepertinya saya harus tanya dulu. Dicoba dilihat dulu, soalnya harus tahu dari daerahnya. Jadi kita bisa lihat apakah ini melanggar netralitasnya sebagai ASN atau ada unsur pidana pemilunya.” Haadey… wong ndeso aja tau bahwa itu pelangaran pidana berat Pemilu 2019. (lihat, misalnya MSN.Com).

Ketiga orang Jaksa Jatim itu bukan rakyat ndeso. Tindakan mereka sudah diperhitungkan untung ruginya. Jadi, ini mungkin dapat diartikan bahwa kesalahan ini akan berbalik jadi penghargaan bagi mereka bertiga tersebut jika benar-benar Jokowi kalah nantinya.


TKN JOKOWI TIDAK MEMILIKI SATU KOMANDO

Berbeda dengan Tim Kampanye Jokowi 2014, yang langsung dipimpin oleh Jokowi sendiri dan dengan dua orang pembantu utama, Rini Soemarno dan Anies Baswedan, TKN Jokowi 2019 terkesan selain kurang gregetnya juga tidak memiliki satu komando. TKN Jokowi 2019 tidak memiliki apa yang disebut dengan unity of command. Memang ada Eric Thohir pengusaha papan atas nasional dan yang juga sukses dengan Proyek Asean Games 2017. Namun penulis tidak melihat clues bahwa dia full sebagai chief in Command TKN Jokowi 2019.Juga, ada JK yang terkesan berkaki dua, tidak sepenuh hati mendukung Jokowi, dan…. ada banyak lagi orang-orang partai yang mengerubungi Jokowi.

Pola yang ada terlihat dilakukan berdasarkan hierarkhi partai. TKN Pusat menginstruksikan seluruh DPP Partai Pendukung, terus ke DPW, hingga ke DPD (tingkat Kabupaten/Kota). Anggaran kampanye diserahkan pada masing-masing partai. Konsekuensinya, masing-masing parpol pendukung bergerak sendiri-sendiri sesuai sikon di daerah masing-masing. Ini jelas tidak all out seperti yang dilakukan Relawan Jokowi JK di tahun 2014. Juga, masing-masing parpol itu lagi sibuknya-sibuknya kampanye untuk mencari kursi DPR/D. Kursi lebih penting dari memenangkan Jokowi MA.

BACA JUGA  Tes Baca Qur'an, Ini Jawaban Imajiner Prabowo

Inisiatif cermerlang terkesan muncul dari Jokowi sendiri seperti kehangatan dengan cucu yang banyak dipuji netizen, cukur rambut di bawah pohon, dan lain sebaginya. Jadi, tidak jelas siapa sebenarnya yang memegang komando tertinggi TKN Jokowi-MA.


SANTAI SAJA GAGAL MEMENUHI JANJI KAMPANYE 2014

Patut diakui banyak sekali keberhasilan Jokowi sejauh ini. Pembangunan Irigasi, wilayah perbatasan, dan.. yang paling super adalah pembangunan jalan tol walaupun banyak menyisahkan masalah.

Walaupun demikian, banyak janji Jokowi yang mengecewakan pendukung nya. Jokowi terkesan santai saja atas kegagalan termaksud tetapi di sisi lain tentunya membuat banyak orang termasuk penulis sendiri meragukan untuk memilih kebali Jokowi pada Pilpres 2019 ini. Perhatikan beberapa kegagalan pemenuhan janji kampanye termaksud sebagai berikut.


Gagal Memperbaiki Kebocoran APBN

Baru-baru ini viral pernyataan Prabowo bahwa kebocoran APBN setiap tahun nya sebesar Rp500T. Wapres JK hanya mengatakan sebesar Rp5T. Ekonom kondang UI Faisal Basri mengatakan sekitar Rp250T. Hal yang sama juga ditulis oleh ekonom senior Bank Danamon, Anton Hendranata, yang memberikan analisis simple tetapi plausible dan mengestimasi angka kebocoran APBN sekitar Rp264T untuk kasus tahun 2019.

Kesimpulan nya korupsi APBN masih terus berlanjut hingga akhir masa jabatan Jokowi di tahun 2019 ini. Juga, mungkin masih banyak yang ingat pernyataan Almarhum Prof Soemitro Djojokusumo yang juga adalah ayah kandung Capres Prabowo dan juga Mantan besan Presiden Soeharto bahwa korupsi APBN sekitar 40%.

Kesimpulan yang lebih penting lagi adalah Jokowi gagal memenuhi janji kampanye 2014 dalam bidang pemberantasan korupsi di Indonesia utamanya dalam mengeradikasi korupsi APBN.

Gagal Menelingkung Mafia Impor

Kasus Mafia impor terutama impor pangan terus bergulir. Kasus yang paling viral adalah kasus sapi impor Ketua Partai PKS. Ini rasanya terjadi di Era Presiden SBY. Di Era Presiden Joko Widodo kasus yang serupa tetap terjadi. Misalnya, kasus kuota impor gula yang menjerat Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Memang OTT mafia impor agak mereda dalam kasus kuota impor ini. Walaupun demikian, publik umumnya masih merasakan bahwa mafia impor terutama impor beras sedikit pun tidak mereda. Mafia impor masih terus bergentayangan dengan bebas nya. Kegalauan publik ini termasuk penulis sendiri didasarkan pada masih sering nya percekcokan antara pejabat tinggi negara yang mengurusi impor pangan. Pertimbangan lain terkait dengan masih diberlakukan nya skim hambatan bukan tarif.

BACA JUGA  Jejak Prabowo Dalam Pergerakan Islam

Ada sekitar 6 artikel terkait impor pangan yang penulis sajikan di Kompasiana dalam rentang periode 2016 – 2018


Penulis di tahun 2015 atau 2016 ada menulis di Kompasiana terkait siklus penerimaan ASN dalam pusaran pemilu. Pola nya tidak banyak berubah sejak Megawati, SBY, dan hingga Jokowi saat ini. Di awal masa jabatan berjanji akan mengurangi hingga moratorium penerimaan ASN. Di akhir masa jabatan dan menjelang Pemilu untuk masa jabatan kedua, terjadi lonjakan rekrutmen ASN dalam jumlah yang sangat tinggi. Lebih nelongso lagi, Jokowi juga dalam tahun ini sudah mengumumkan akan merekrut tenaga kontrak.

Apa iya terdapat kekurangan ASN dalam jumlah yang demikian besar? Mantan Gubernur Ahok pernah mengatakan bahwa jika kuasa ia ingin mengurangi separuh lebih jumlah pegawai ASN DKI Jakarta.

Kabinet Ramping

Janji kampanye 2014 presiden untuk membentuk kabinet ramping paling awal dilanggar. Ternyata ketika diumumkan susunan perdana Kabinet Kerja Jokowi JK jumlah menteri nya ada 33 orang. Tidak jauh berbeda dengan jumlah menteri Kabinet SBY dan bahkan Kabinet Megawati ada yang dengan menteri berjumlah kurang dari 33 orang.

Ada sekitar 15 artikel Kompasiana terkait KABINET RAMPING yang ditulis dalam rentang waktu Agustus- Okteber 2014. Satu diantaranya ditulis oleh penulis sendiri dengan judul “Jokowi Menjilat Ludah Sendiri?…… Kabinet Ramping…”


Larangan Jabatan Rangkap Menteri Kabinet

Janji kampanye 2014 yang juga dilanggar adalah larangan menteri kabinet nya rangkap jabatan di Parpol. Korban pertama nya adalah Cak Imin yang tidak bersedia melepaskan jabatan Ketum PKB dan rela mengorbankan jabatan menteri kabinet. Lacurnya, Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, yang sekarang terpaksa juga melepaskan jabatan menteri kabinet tersebut karena terjerat kasus korupsi PLTU Riau, tetap dizinkan memegang jabatan Sekjen Partai Golkar ketika itu dan Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto tetap bisa melenggang sebagai Ketum Partai Golkar hingga saat ini. Aaapa kata Dunia Mas Joko?


Tidak Kuasa Memecat Menteri Berkinerja Buruk

Beberapa tahun yang lalu pernah mengecam kinerja buruk Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya. Kemudian kecaman itu lenyap begitu saja. Baru-baru ini, rasanya, ada Kompasianer yang menagih janji untuk memecat Menteri Pertanian Amran yang gagal melakukan swasembada pangan. Menurut Kompasianer kita itu Jokowi dalam kegiatan di UGM Yogyakarta pernah mengucapkan akan memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman jika Indonesia gagal berswasembada pangan. Ternyata, pemecatan itu juga tidak dilaksanakan walaupun nyata-nyata Indonesia terus saja impor pangan seperti beras dan bahkan singkong juga masih diimpor.

BACA JUGA  Wartawati Senior Ungkap Sejak Awal Jokowi Niat Jadi Capres

Kenapa demikian? Jokowi powerless. Kasihan a right man at the Buto Cakil country. Partai pendukung nya lebih berkuasa, petugas partai harus tunduk pada kehendak pimpinan partai selain untuk tetap memelihara kekompakan koalisi sistem multi partai Indonesia yang sangat kacau ini.


Tidak Kuasa alias Letoy untuk Melakukan Penciutan Jumlah BUMN dan Anak Cucunya

Jokowi pernah berikrar untuk menciutkan jumlah BUMN dan anak cucunya. Ikrar ini rasanya diucapkan di tahun 2015 yang ketika itu jumlah BUMN dan anak cucu nya sekitar 1.000 entitas. Alih-alih berkurang jumlahnya terus bertambah. Lebih miris lagi, aliran kas dari BUMN ke Kas Negara ternyata…minus Rp154T dalam periode 2011-2016. Beberapa BUMN baru di Era saat ini a.l. PT Inalum dan PT Freeport Indonesia.


BERSEDIHNYA PENULIS

Penulis sendiri sangat bersedih atas kondisi Jokowi yang mengenaskan ini. Di sisi lain, penulis lagi mencari-cari tentang hal-hal positif yang mungkin ada di diri Capres Prabowo. Walhasil, hasil akhir dari Pemilu 2019 masih saja tidak dapat dipastikan hingga selesainya penghitungan suara tanggal 17 April nanti. Only God Knows. Biarlah sejarah Pilpres Indonesia yang menentukannya.

Oleh Almizan Ulfa

Jurkam

Tulis Komentar

Tinggalkan Balasan