POLEMIK PB DJARUM: ATAS NAMA AUDISI

Djarum

POLEMIK antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan PB Djarum menyita perhatian kita. Rokok menjadi sumber utama kehebohan itu. Pihak Djarum menyebut akan menghentikan audisi pencarian bibit unggul atlet bulu tangkis mulai tahun depan. Djarum pintar merebut simpati.

Keputusan manajemen untuk penghentian tentu saja mengaduk-aduk perasaan publik, apalagi para pecinta bulu tangkis tanah air. Publik terperangah dan tak rela tiba-tiba dihentikan. Maklum Djarum telah punya nama besar dianggap sukses ‘mencetak’ atlet bulu tangkis tersohor nasional. Bahkan, melahirkan juara-juara bulu tangkis dunia

Djarum berang atas teguran KPAI yang mengatakan telah mengekploitasi anak dalam audisi calon atlet pebulu tangkis. Masyarakat kemudian bereaksi, ada yang mendukung KPAI dan banyak pula yang mendukung PB Djarum. Meminta perekrutan atlet berbakat yang sudah dilaksanakan sejak 2006 dilanjutkan dan tidak boleh berhenti.

Polemik

Tak tanggung-tanggung Trending topic Twitter Indonesia beberapa saat lalu dihiasi tagar #kamibersamaKPAI sebagai tanda dukungan untuk KPAI. Tagar #bubarkanKPAI bagi mereka yang tidak setuju dengan sikap KPAI terhadap PB Djarum.

Pihak Djarum memberi penjelasan bahwa penyelenggaraan audisi dilaksanakan oleh Yayasan Djarum, bukan oleh PT Djarum yang memproduksi rokok. Alasan ini ditepis oleh KPAI sambil teguh mengatakan sama saja. Hanya label yang berbeda.

Beda Tapi Sama

Diantara unsur eksploitasi anak yang dimaksud berupa kewajiban setiap anak mengenakan seragam berlogo Djarum Badminton Club yang identik dengan merek rokok. Bahkan sebuah jajak pendapat yang dilakukan sebuah LSM mengungkap empat dari lima anak yang ditanya mengatakan kalau Djarum itu rokok, Djarum Foundation menjurus ke rokok. Riset yang sama juga menyebut beriklan di seragam peserta audisi adalah trik Djarum untuk menghemat pengeluaran.

Pihak penyelenggara harus mengeluarkan uang sekitar enam kali lebih banyak dibanding beriklan menggunakan kaos apabila memakai spanduk. Promosi lewat kaos senilai Rp. 121,74 juta, sedangkan promosi lewat spanduk bisa Rp.750,73 juta, tulis sumber itu.

Jika ditelik lebih dalam sebagaimana yang diungkap KPAI, PB Djarum melanggar Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan sampai UU Perlindungan Anak. Diantaranya, Pasal 47 ayat 1 dan 37 huruf a, PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Djarum juga dianggap melanggar Pasal 76 UU Perlindungan anak serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Namun anehnya Djarum Foundation mendapat pembelaan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kemenpora menyatakan tuduhan KPAI tidak tepat. Mereka mengaku tidak menemukan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurutnya, meski Djarum adalah pengelola dana hibah dari PT. Djarum, akan tetapi dianggap tidak mempromosikan nama merek dagang dan logo produk tembakau.

Sikap Kemenpora itu terasa agak aneh, mestinya selaku pihak yang berada dibarisan pemerintah harus berdiri di tengah mencermati lebih jernih tentang pengaruh yang ditimbulkan bersamaan dengan audisi yang digelar perusahaan rokok tersebut.

Tentu tak ada pihak yang berkeinginan audisi itu berhenti, hanya saja tidak menyertakan anak-anak dengan identitas atau memiliki kesamaan rupa untuk mempromosikan perusahaan maupun logo produk dalam audisi tersebut.

Djarum

Djarum

Audisi untuk mencari bibit unggul di bidang bulu tangkis adalah hal yang positif, namun melibatkan industri rokok dan anak sebagai objeknya adalah tindakan yang tidak pantas dan melanggar regulasi. Lembaga kesehatan dunia WHO mewajibkan semua pihak yang terikat Konvensi untuk menerapkan larangan (atau pembatasan) yang komprehensif terhadap iklan, promosi, dan pemberian sponsor rokok.

Dampak Serius Rokok

Kita perlu mencermati dampak serius yang ditimbulkan rokok setiap saat. Kemenkes mencatat besarnya peningkatan perokok pada anak sudah sangat mengkhawatirkan. Mengutip data yang dikeluarkan oleh Riskesdas Kemenkes 2018, menunjukkan bahwa angka remaja yang merokok telah mencapai 9,1 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan data yang dikeluarkan Riskesdas 2013 yang mencapai 7,2 persen. Kemenkes mentargetkan angka perokok remaja turun hingga 5 persen, tapi kenyataannya malah naik hingga 9,1 persen.

Laporan Southeast Asia Tobacco Control Atlas, Wilayah Asia Tenggara juga menyebut Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN, yaitu 65,19 juta orang, angka tersebut setara dengan 34% dari total penduduk Indonesia pada 2016.

Namun kita dapat mengerti, ketika iklan rokok dilarang tampil di berbagai bentuk media, tentu akan banyak alternatif yang ditempuh perusahaan rokok untuk mempromosikan dan menjual produk mereka. Solusi apa yang harus ditempuh perusahaan untuk tetap bisa menjual produk mereka ke masyarakat sekaligus memperkuat imej dan brand perusahaan? Jawabannya bisa kita lihat pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan rokok untuk mendukung kegiatan olahraga, musik hingga kegiatan sosial lainnya.

Tidak ada satu pun orang yang akan mengatakan merokok itu ada hubungannya dengan olahraga, kecuali fakta bahwa beberapa event olahraga sponsor terbesarnya justru perusahaan rokok.

Kolom ke 106.
Dimuat di Harian Singgalang, 15 Sept 2019.

Oleh: Abri Maijon

Post Author: masawep

Tulis Komentar

Tinggalkan Balasan